TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan sistem antisadap baru untuk melindungi jalur komunikasi penting dalam negeri. Moeldoko telah memerintahkan BAIS supaya berkoordinasi dengan Lembaga Sandi Negara untuk membuat sistem baru itu.
Langkah tersebut diambil untuk menghindari terulangnya penyadapan oleh negara lain. "Kami akan terus kembangkan teknologi untuk antisadap," katanya di kantor Badan Intelijen Strategis, Rabu, 20 November 2013.
Moeldoko berharap, dengan sistem enkripsi atau persandian yang baru, keamanan komunikasi penting akan lebih kuat. "Keamanan komunikasi dalam negeri penting karena merupakan salah satu pertahanan sebuah negara," ujarnya.
Kabar penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat dalam harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Stasiun pemantauan yang berada di Kepulauan Cocos itu tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia atau dilaporkan di media, meskipun beroperasi selama lebih dari dua dekade.
Terakhir, dari lansiran media berita Australia, penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain Presiden SBY, penyadapan dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah Menteri.
