Direcal, Seorang Anggota DPRD dari PDIP

Reporter

Editor

Kamis, 16 Desember 2004 12:25 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari:Lantaran terbukti menggunakan ijazah palsu saat mendaftar selaku wakil rakyat pada pemilu legislatif beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Daryono Moane dari fraksi PDI Perjuangan menerima sanksi dari partainya berupa penarikan (recal) sebagai anggota dewan. "Demi nama besar dan kehormatan partai,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Wakatobi, Hugua, kepada Tempo di Kendari, Kamis (16/12).Menurut Hugua, keputusan untuk merecal Daryono diambil melalui mekanisme Musyawarah Cabang yang dihadiri seluruh pengurus cabang, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan di Wakatobi kemarin (15/12). Setelah berdebat selama sehari diselingi mendengarkan pembelaan dari Daryono, seluruh peserta Muscab menurut Hugua, akhirnya sepakat buat menjatuhkan sanksi recal. Putusan ini menurut Hugua paralel dengan vonis tiga bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 November 2004 karena Daryono terbukti secara sah melanggar Pasal 137 Ayat 7 UU No 12 Tahun 2003 terkait pemalsuan ijazah saat mendaftar sebagai wakil rakyat di KPU. Dengan sanksi recal ini, secara otomatis pengganti Daryono adalah Halimuddin Adam yang sebelumnya berada pada nomor urut dua dalam daftar Caleg.Sementara itu menurut Rabith, Kepala Kejaksaan Negeri kota Baubau yang membawahi wilayah kabupaten Wakatobi, Daryono Moane sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan jaksa terkait jatuhnya vonis dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. "Saat ini kami masih berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa kepada Daryono Monae,' kata Rabith. Daryono sendiri kini bermukim di Ibukota Kabupaten Wakatobi, sekitar 1.333 mil laut dari Kota Kendari dan ketika berita ini turun belum dapat dikonfirmasi.Dedy Kurniawan (Kendari)

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya