Mantan Wali Kota Kupang Jadi Tersangka Kasus Korupsi  

Reporter

Rabu, 13 November 2013 20:00 WIB

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Kupang - Mantan Wali Kota Kupang Daniel Adoe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang tahun 2010 senilai Rp 2,6 miliar.

Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ridwan Angsar menjelaskan, penetapan Daniel sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan ekspose kasus tersebut. “Ditemukan dua alat bukti, kemudian dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkannya sebagai tersangka,” kata Ridwan kepada Tempo, Rabu, 13 November 2013.

Namun kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap Daniel. Sebab, penyidik masih harus melakukan pemeriksaan terhadap Daniel. "Tergantung hasil pemeriksaannya sebagai tersangka. Kalau memang ada cukup alasan untuk menahannya, ya, pasti ditahan,” ujar Ridwan.

Penasihat hukum Daniel, Lorens Mega Man, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan prematur dan terburu-buru. Seharusnya penyidik kejaksaan lebih dulu melakukan konfrontir dengan panitia tender yang disebutkan ditunjuk oleh Daniel. Apalagi Daniel dituduh melakukan intervensi pelaksana lelang atau tender proyek pengadaan buku tersebut. “Tidak ada bukti berupa surat atau disposisi yang menunjukkan klien saya melakukan intervensi. Makanya saya kaget, kok tiba-tiba dijadikan tersangka,” ucap Lorens.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Daniel sudah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali. Pemeriksaan terkahir, sebelum dijadikan tersangka, dilakukan pada 8 November 2013 lalu. Penyidik kejaksaan mempersoalkan tanda tangan Daniel sebagai Wali Kota Kupang dalam tiga surat keputusan (SK) pengangkatan panitia proyek pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang.




YOHANES SEO

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya