Anggota DPR: Gedung Baru Bukan Inisiatif Kami  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 13 November 2013 15:12 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rendy Affandi Lamadjido, mengatakan bahwa pembangunan gedung baru parlemen merupakan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Rendy menuturkan, pembangunan ini merupakan usulan DPR periode sebelumnya.

"Kementerian PU menyarankan gedung baru karena kondisi gedung sudah kelebihan kapasitas," kata Rendy saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013.

Desain gedung lama, kata dia, hanya mampu menampung asisten anggota sebanyak dua orang. Padahal, ada wacana penambahan staf menjadi lima orang per anggota Dewan. Belum lagi staf komisi dan fraksi.

Menurut dia, total penghuni gedung parlemen mencapai angka 3.000 orang setiap hari. "Padahal, kapasitasnya saat ini hanya 1.500 orang," ujar dia.

Rendy berkilah tak mengetahui ihwal anggaran gedung. Menurut dia, kewenangan itu ada di tangan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, dia pernah mendengar rumor ihwal banyak perusahaan yang mau masuk menggarap proyek ini. Dia mengaku tak mengetahui persis bagaimana perusahaan-perusahaan ini akan menggarap gedung baru yang akhirnya batal itu.

Rendy menuturkan, partainya mengusulkan agar ada audit ulang terhadap pembangunan gedung. Desain yang sempat ditawarkan diakuinya terlalu mewah karena ada kolam renang dan kamar mandi sendiri di setiap ruangan anggota. "Dana pembangunan memang sudah turun," kata dia.

Rendy, yang kini sudah ditarik oleh fraksi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan diminta fokus pada pemilukada, membantah pernah bertemu dengan petinggi PT Adhi Karya untuk membicarakan mengenai pembangunan gedung baru parlemen.

WAYAN AGUS PURNOMO


Terpopuler

Mandiri Ungkap Kebohongan Jilbab Hitam
Kompasiana: Tulisan Jilbab Hitam Provokatif
KPK Sita Buku Yasin Anas-Athiyah, Tolak Yasin Ibas
Bukti Jokowi Sakti, Acara SBY Jadi Tertutup






Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya