Airin Bungkam Soal Alkes  

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 11 November 2013 11:56 WIB

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany enggan berkomentar soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya terkait kasus proyek pengadaan alat kesehatan di pemerintahannya. Airin yang datang membesuk suaminya, Chaeri Wardana alias Wawan, di rumah tahanan KPK hanya mau berkomentar soal pelarangan suaminya untuk melayat Hikmat Tomet yang meninggal Sabtu lalu.

"Saya menghormati keputusan KPK," kata Airin di halaman gedung KPK, Senin, 11 November 2013.

KPK menyatakan akan memeriksa Airin dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alkes. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai kepala daerah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain kemarin.

Ia menjelaskan, secara administratif, orang pertama yang akan dimintai keterangan adalah pejabat pembuat komitmen. Setelah itu, KPK akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dan Wali Kota sebagai pengguna anggaran.

Sejak Oktober lalu, KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan tahun 2010-2012. Lembaga ini sudah menggeledah kantor Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dan meminta keterangan Kepala Dinas Dadang M. Epid.

Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melaporkan indikasi penyimpangan Rp 12,3 miliar pada tiga proyek di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan tahun 2012. Penelusuran Tempo menemukan dugaan penggelembungan harga pada pengadaan alat kesehatan di RSUD Tangerang Selatan dan sejumlah puskesmas. Misalnya, pengadaan enam unit alat ultrasonografi 2 dimensi dan ventilator di ruang intensive care unit.

Selain melipatgandakan harga, Dinas Kesehatan membeli alat buatan Cina yang harganya jauh lebih murah. "Contohnya meja operasi, lampu operasi, dan mesin anestesi," kata sumber Tempo. Akibat penggelembungan harga ini, sejumlah alat kesehatan di RSU Tangerang yang baru dibeli pada 2012 sudah rusak.

MUHAMAD RIZKI

Berita Terkait:
Ini Curhat Suami Mantan Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Negara Tetangga Terlibat Kecelakaan MI-17 TNI?
5 Langkah Amankan Jaringan Wi-Fi
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta
Situs Perselingkuhan Diblokir di Singapura
Kesaksian Perawat: JFK Tewas oleh Peluru Berbeda
Atut Sesenggukan Melihat Suami Dimakamkan




Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya