Ekspresi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, (13/6). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ari Dwipayana, pengamat politik Indonesia, menilai isu kemacetan Jakarta merupakan "serangan" terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menurunkan elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu. Menurut Ari, "serangan" ini terkait tahun politik 2014. "Cara yang paling efektif untuk menurunkan "nilai" Jokowi di mata masyarakat yakni dengan cara membuat noises, atau hal-hal yang mengganggu," kata dia kepada Tempo, Kamis, 7 November 2013. (Baca: Jakarta Macet, Salah Siapa?)
Tak hanya soal kemacetan, Ari berpendapat, Jokowi bakal diserang terkait dengan isu-isu Jakarta yang belum selesai lainnya. Cara menyerang Jokowi juga bisa dengan cara membatasi media untuk memberitakan tentang dirinya. "Ini terkait siapa pemilik media dan arah pemberitaan media," ujarnya. (Baca: Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet)
Cara lainnya, Ari melanjutkan, yakni dengan mengeluarkan isu baru, seperti "Jokowi anti-nasionalisme karena dekat dengan konglomerat", seperti yang dilakukan oleh Amien Rais beberapa waktu yang lalu. "Meski tidak begitu luas terdengar, tapi dampaknya besar," Ari berujar.
Beberapa waktu lalu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Jokowi yang harus bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta. "Bicara kemacetan Jakarta ke Jokowi, jangan ke Istana," ujar dia.
Politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, juga mengatakan tiap-tiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing. "Termasuk Jokowi atas kemacetan Jakarta," kata dia. Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.
