TEMPO.CO, Malang - Biaya operasional Politeknik Kota Malang (Poltekom) membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Setiap tahun, Kota Malang mengucurkan dana sebanyak Rp 1,8 miliar. Dana dipasok selama lima tahun terakhir sejak berdiri pada 2008. "Kualitas tak meningkat, hanya akreditasi C," kata Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fransiska Rahayu Budiwiarti, Senin, 4 November 2013.
Dana tersebut digunakan untuk peningkatan fasilitas serta profesionalisme dosen. Namun, sejauh ini tak ada perkembangan signifikan pada politeknik yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dan Kementerian Pendidikan pada 2008 itu. Sumber pendanaan Poltekom yang berasal dari Kota Malang sebanyak 30 persen sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Pendidikan menyumbang 70 persen.
Untuk itu, DPRD Kota Malang membentuk panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang Poltekom. Hasilnya, muncul tiga pilihan yakni Poltekom dikelola Badan Layanan Umum, diserahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau dikelola yayasan yang berada dib awah naungan Pemerintah Kota Malang.
"Selama ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Malang, sulit berkembang," kata Ketua Pansus Ranperda Poltekom, Lookh Makhfudz. Jika tanggung jawab diserahkan ke DIKTI, katanya, akan menjadi Politeknik Negeri. Sedangkan Pemerintah Kota Malang tak perlu campur tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut.
Poltekom, katanya, merupakan salah satu dari 14 politeknik nasional yang didirikan secara serentak pada 2008. Direktur Poltekom, Supandi menyerahkan kebijakan kepada DPRD dan Wali Kota Malang. "Apa pun bentuknya terserah pemerintah daerah," katanya.
Poltekom Malang membuka tiga jurusan, antara lain Mekatronika, Informatika, dan Telekomunikasi. Pendidikan diploma satu dan diploma tiga memiliki jumlah mahasiswa sekitar 600 mahasiswa dengan jumlah dosen sebanyak 25 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas menjelaskan, Poltekom tak bisa memenuhi standar pelayanan yang ditentukan DIKTI. Selain itu, pendidikan tak berkembang karena dari 25 dosen yang mengajar, hanya 3 rangyang berpendidikan pascasarjana. "Selebihnya bergelar sarjana," katanya.
Namun, ia berjanji meningkatkan fasilitas dan kualitas program pendidikan.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun
8 Juni 2022
Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar
Baca SelengkapnyaHarga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta
8 Juni 2022
Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.
Baca SelengkapnyaPenggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget
6 Juni 2022
Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang
6 Juni 2022
Polisi meminta keterangan penyelenggara pesta bikini di Depok karena mengadakan pesta di perumahan dengan jumlah massa banyak tanpa izin.
Baca SelengkapnyaPolda Jatim Selidiki Kolam Renang yang Ditutup karena Bikini
25 Februari 2016
Polda Jatim menanyakan menanyakan kenapa kolam Gua Pote ditutup.
Baca SelengkapnyaPesta Seks di Ritz-Carlton, Nomor Kontak Panitia Tak Aktif
21 Desember 2015
Polisi memastikan berita acara itu hoax.
Baca SelengkapnyaPesta Seks di Ritz-Carlton? Polda Metro Jaya: Itu Hoax
21 Desember 2015
Informasi soal pesta seks di Ritz-Carlton beredar melalui media sosial.
Baca SelengkapnyaDelapan Sekolah Cabut Laporan Soal Pesta Bikini
1 Juli 2015
Ada dua sekolah lagi yang belum damai, yakni SMA Muhammadiyah Rawamangun dan SMA Alkamal.
Baca SelengkapnyaBaru Delapan Sekolah Cabut Laporan Pesta Bikini
1 Juli 2015
Ada dua sekolah lagi yang belum mencabut laporannya.
Baca SelengkapnyaPesta Bikini SMA, Polisi Periksa Kepala Sekolah
5 Mei 2015
Kasus pencemaran nama baik dalam iklan pesta bikini bisa diselesaikan secara damai.
Baca Selengkapnya