TEMPO.CO, London - Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto meminta masyarakat tak sungkan melaporkan ketidakberesan layanan pemerintah. Pemerintah kini telah membuka situs interaktif yang menampung dan menindaklanjuti pengaduan itu di http://lapor.ukp. go.id. "Kami akan mengawal setiap pengaduan hingga mendapat respons instansi terkait, " kata Kuntoro.

Situs online yang disebut LAPOR itu dipresentasikan Indonesia dalam Open Government Partnership Summit di London kemarin. LAPOR bahkan terpilih sebagai salah satu finalis "Bright Spot", sebuah kompetisi inovasi keterbukaan antarnegara yang menyokong pemerintahan terbuka. Indonesia menjadi ketua aliansi yang kini beranggotakan 60 negara itu hingga dua tahun ke depan.

"Kalau tidak dijawab instansi terlapor, kami akan menagih institusi di atasnya, begitu seterusnya hingga pejabat tertinggi, " kata Kuntoro kepada Tempo.

Wakil Presiden Boediono menyebut Lapor sebagai "upaya yang sangat berani yang menjembatani jurang yang selama ini ada antara mereka yang memerintah dan yang diperintah." Ia mengaku bangga dengan terpilihnya situs itu dalam ajang "Bright Spot". "Ini niat baik pemerintah yang tak boleh diragukan," kata Wakil Presiden dalam jumpa pers seusai pertemuan puncak yang dihadiri 1.200 peserta itu.

Kuntoro mencontohkan pengaduan masyarakat di Singkil, Aceh yang mengadukan tentang tak adanya jembatan yang menghubungkan dua daerah yang menurut mereka penting. Pemerintah cepat menanggapi keluhan itu dengan membangun jembatan yang dimaksud. "Wakil Gubernur DKI Jakarta bahkan mengambil tindakan terhadap bawahannya setelah membaca LAPOR," katanya.

Open Government Partnership yang dibentuk dua tahun lalu merupakan inisiatif baru multilateral yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Kemitraan ini mewajibkan tiap negara mengumumkan rencana aksinya.

Kemitraan itu misalnya, menyarankan tiap negara punya satu layanan online yang bisa diakses secara terbuka oleh publik. Inggris contohnya, sukses melahirkan http://data.gov.uk, sebuah open data yang menampilkan laporan kinerja pemerintah, layanan publik, informasi sosial ekonomi, dan aturan-aturan apa saja yang menjadi hak warga. Situs ini telah menghimpun 9.587 database, 214 library sources, dan peta yang dibutuhkan publik.

Pengaduan kepada LAPOR bisa dikirim melalui website, media sosial, dan SMS. Ayo laporkan ketidakjelasan layanan pemerintah yang Anda temui.

YOS RIZAL SURIAJI (London)