TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertimbangkan untuk menon-aktifkan sejumlah kader dari struktur partai. Kader yang dinon-aktifkan adalah mereka yang tersangkut kasus korupsi.
"Berbagai masukan harus dibuka," kata Akbar Tandjung saat ditemui di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2013. Dia mengatakan, Golkar harus mendengar berbagai usulan mengenai kasus yang membelit kadernya. "Orang yang memberikan saran perlu dipertimbangkan," kata dia.
Sejumlah kader Golkar belakangan ini sedang tersangkut sejumlah kasus korupsi. Anggota Komisi Pemerintahan DPR Chairun Nisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Akil sebelumnya juga merupakan politikus Golkar. Terakhir, Gubernur Banten Atut Choisyah dicegah ke luar negeri setelahnya adiknya, Chaeri Wardana, ditetapkan menjadi tersangka suap pemilukada Kabupaten Lebak.
Akbar mengatakan, Golkar perlu berhati-hati menyikapi kasus yang membelit kadernya. Sebelum divonis bersalah, seseorang wajib diduga tidak bersalah. Akbar mengatakan, seseorang baru dapat dikatakan bersalah jika sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap.
Namun Akbar mengatakan, bisa saja Golkar mengambil langkah tertentu agar citra partai tak turun akibat kasus ini. Golkar sebaiknya menampung berbagai masukkan dari internal partai. "Sejauh untuk menjaga citra, masukan patut dipertimbangkan," kata dia.
