TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan sumber kekacauan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan karena Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementeriannya. Menurut Irman, masalah muncul setelah data dimuktahirkan Komisi Pemilihan Umum.
"Kondisi itu setelah melalui proses pemutakhiran oleh KPU, bukan karena kesalahan DP4," kata Irman, Senin, 28 Oktober 2013.
Irman menuturkan, tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah membantu menyediakan dan menyerahkan DP4. "DP4 yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU sudah lengkap elemen datanya, termasuk NIK," katanya.
Meski demikian, pihaknya mengaku membuka diri pada KPU untuk melakukan pemuktahiran data lagi. "Kalau ada data DPT yang NIK-nya belumm ada atau NIK-nya tidak benar, maka Kemendagri akan membantu untuk mengecek dan melengkapinya apabila KPU meminta dan menyerahkan datanya kepada Kemendagri," katanya.
Sebelumnya, KPU menyatakan jumlah pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) mencapai 6-7 juta orang. Jumlah tersebut didapat dari sistem data pemilih KPU yang kini sudah memuat nama 186 juta orang. "Mereka tersebar di enam provinsi," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dihubungi kemarin.
Masalah itu pulalah yang menyebabkan KPU menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap hingga 4 November mendatang. Sebelumnya, DPT akan ditetapkan pada 23 Oktober, tapi ditentang oleh partai politik peserta pemilu karena dianggap masih memiliki banyak masalah.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
2 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024
3 hari lalu
Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
3 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan
45 hari lalu
Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaMasduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data
46 hari lalu
Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang
Baca SelengkapnyaPenasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan
46 hari lalu
Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara
48 hari lalu
Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta
48 hari lalu
Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.
Baca SelengkapnyaSidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat
48 hari lalu
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSidang 7 Terdakwa PPLN Kuala Lumpur, Komisioner KPU Betty Epsilon Jadi Saksi
49 hari lalu
Perwakilan partai politik melobi anggota PPLN Kuala Lumpur, kecuali Masduki yang telah mengundurkan diri, untuk menambah metode Kotak Suara Keliling.
Baca Selengkapnya