Menurut Heriyanto, Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi, membenarkan bahwa nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Chasan di paspor tanpa memakai nama Ratu dan identitas kebangsawanan Banten. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah tengah dirundung masalah. Tubagus Chaeri Wardana, adiknya, tengah menghadapi kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah kasus yang diduga melibatkan keluarga Atut pun menjadi sorotan, termasuk kemiskinan di daerah itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan di Banten mencapai 5.71 persen atau 648.254 pada September 2012. Pemerintah provinsi pun telah menggelontorkan anggaran Rp 154 miliar dalam upaya pengentasan kemiskinan di 154 kecamatan di Banten pada tahun 2013 ini. Total anggaran Banten tahun ini mencapai Rp 1.026 triliun.
Gubernur Atut menggunakan dana itu untuk program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu), berupa kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan dengan program PNPM Mandiri.
Dana sebesar itu digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Pada periode Maret-September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan justru bertambah sekitar 450 orang dari 333.003 orang pada Maret 2012. Namun, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 4.994 orang dari 319.795 orang pada Maret 2012.
Tingkat kemiskinan Provinsi Banten mencapai 7.02 persen pada 2010 atau 758.167 orang. Angka itu, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, menurun sebesar 7.02 persen dari tahun 0.44 persen pada tahun 2010. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Pandeglang dengan tingkat kemiskinan 11,14 persen.
Di sisi lain, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 4,46 persen, turun menjadi 4,41 persen pada September 2012. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 8,65 persen pada Maret 2012 menjadi 8,31 persen pada September 2012.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
