Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno usai mengikuti sidang sengketa Pemilukada Banten di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo meminta agar Wakil Gubernur Banten Rano Karno menahan diri terkait posisi Ratu Atut Chosiyah. Alasannya agar koalisi yang terjalin baik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golongan Karya di Banten tidak rusak. "Saya imbau kepada sahabat saya, Rano Karno, dan PDI Perjuangan menahan diri agar koalisi yang terjalin baik tak menjadi rusak," kata Bambang Soesatyo di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2013.
Bambang meminta Rano Karno dan PDI Perjuangan melihat posisi Atut secara jernih terkait kasus dugaan suap sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Posisi Atut, kata Bambang, masih sebatas saksi dan bukan tersangka, meski sudah dicegah ke luar negeri. Bambang meminta agar tidak ada nafsu kekuasaan yang masuk merusak koalisi.
Bambang mengatakan koalisi antara PDI Perjuangan dan Golkar memiliki prospek pada Pemilihan Umum 2014. Golkar berharap juga bisa berkoalisi mengusung calon presiden dan calon wakil presiden bersama PDI Perjuangan.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Achmad Basarah, meminta agar Partai Golongan Karya tidak menyambungkan antara masalah hukum dan masalah politik. Menurut dia, pernyataan Rano Karno yang siap menggantikan Atut jika kursi Gubernur Banten kosong jangan diartikan sebagai haus kekuasaan.
"Rano Karno hanya khawatir tugas sebagai gubernur tidak stagnan karena harus bolak-balik ke KPK," kata Basarah. Dia mengatakan PDI Perjuangan dan Rano Karno tak ingin terburu-buru dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.
