Parpol Ditenggat Copot Baliho Kampanye Pekan Depan  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 23 Oktober 2013 08:25 WIB

Dalam baliho tersebut wajah Rhoma Irama dimanipulasi, sehingga tampak seperti dalam foto resmi kepresidenan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Surakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surakarta memberikan tenggat waktu hingga pekan depan bagi partai untuk mencopoti baliho kampanye yang melanggar aturan. Mereka mengancam akan mencopot paksa jika partai tidak mematuhi aturan tersebut.

"Saat ini kami tengah melakukan pendataan terperinci jumlah dan letak baliho calon legislator yang melanggar," kata Ketua Panwaslu Surakarta, Sri Sumanta, Selasa, 22 Oktober 2013. Pendataan dilakukan dengan melibatkan pengawas hingga di tingkat kelurahan.

Rencananya, mereka akan mengumpulkan tim pendataan pada Kamis besok. Hasil pendataan akan dikumpulkan untuk ditindaklanjuti. "Data itu kami butuhkan sebagai dasar untuk memberikan teguran kepada partai politik," katanya.

Dia berjanji akhir pekan ini akan mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta terkait hasil pendataan. Surat itu, kan, ditembuskan kepada pengurus partai politik. "Kami beri tenggat untuk mencopoti baliho hingga pekan depan," katanya.

Menurut dia, Panwaslu akan bersikap tegas dalam menegakkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. "Kami akan copoti baliho yang melanggar," katanya.

Meski demikian, dia berharap agar pencopotan paksa itu tidak perlu dilakukan. Sejauh ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlihat cukup patuh dengan aturan tersebut dan telah memulai pencopotan sejak pekan lalu.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya