TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Nurul Arifin, yang juga anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, mengklaim tak ada satu pun partai yang sepakat dengan draf Rancangan Undang-Undang Pilkada, terutama Pasal 29 dan 72 yang membatasi dinasti politik di tingkat gubernur dan bupati/wali kota. Alasannya, kata dia, realitasnya tidak ada partai yang tak mencalonkan kerabatnya menjadi kepala daerah. "Semua partai pasti menganut dinasti politik. Tapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat," kata Nurul ketika ditemui di kantor Golkar pusat, Ahad, 20 September 2013.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini, partainya memberi peluang kepada publik untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislator. Salah satu yang menjadi pertimbangan, kata Nurul, calon tersebut memiliki elektabilitas dan berkualitas. "Karena itu, rakyat harus pintar-pintar memilih calon, kritis, cerdas, dan jangan mata duitan," kata Nurul, sembari menambahkan rakyat tak mudah dibeli suaranya.
Mengenai RUU Pilkada, dia mengatakan, naskah yang diajukan oleh pemerintah sudah banyak fraksi yang menolak. Dia tak tahu pemicu penolakan itu apakah karena pemberitaan tentang keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah atau memang pasal larangan adanya dinasti politik itu sulit diterapkan.
Dalam draf RUU Pilkada, antara lain, terdapat aturan yang menyatakan calon gubernur tak boleh punya ikatan perkawinan atau garis keturunan langsung ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur sebelumnya untuk daerah yang sama sebelum ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Aturan untuk kepala daerah tingkat provinsi ada pada Pasal 29, sedangkan setingkat kabupaten atau kota ada pada Pasal 72.
