TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menginstruksikan kepada gubernur dan bupati untuk tidak segan-segan menindak tegas para pengusaha perkebunan dan kehutanan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Ia mengatakan, langkah Pemerintah Provinsi Riau mengajukan pengusaha yang menyebabkan kebakaran hutan ke pengadilan dapat dijadikan contoh. Hal itu disampaikan Wapres di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumatera dan Kalimantan dalam acara pertemuan untuk antisipasi bencana kebakaran hutan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1) siang. Hamzah mengatakan, bencana kebakaran hutan yang beberapa kali terjadi di Indonesia, tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan para pengusaha. Ada pengusaha yang menyiapkan lahan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Ia mencontohkan dengan membakar hutan dan lahan. Wapres meminta agar pemerintah daerah menyusun program pengendalian kebakaran hutan. Program itu harus mempertimbangkan aspirasi kelembagaan dan kondisi di daerah. Ia mengingatkan kepada seluruh instansi dan masyarakat agar menyadari bahayanya kebakaran hutan. Sebab, itu berdampak luas bagi tatanan kehidupan masyarakat dan menimbulkan bencana lingkungan. Ia meminta agar lahan untuk masyarakat dan pengusaha diawasi secara maksimal, baik melalui satelit, maupun patroli di lapangan langsung. Begitu pula kerja sama dengan negara ASEAN terutama harus ditingkatkan untuk mengantisipasi yang lebih luas dari terjadinya kebakaran hutan, baik secara regional maupun internasional. Karena itu, langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sebab, sudah banyak ancaman boikot yang dilancarkan oleh beberapa LSM di luar negeri. “Karena itu kita juga harus mengambil hikmah terjadinya kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997-1998 yang melahap jutaaan hektar dengan kerugian yang sangat besar,” kata dia. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)