Komisi Yudisial Siap Kerja Sama Awasi MK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 18 Oktober 2013 06:00 WIB

Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, siap bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk badan permanen pengawasan MK. Komisi Yudisial, kata Suparman, menyambut positif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi itu. "Sebagai lembaga negara, kami siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk dengan Mahkamah Konstitusi," kata Suparman ketika dihubungi Kamis, 17 Oktober 2013.

Ikhwal kerja sama, kata Suparman, Komisi Yudisial belum bisa memastikan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi untuk membahas masalah ini. Dia beralasan terlalu dini membicarakan teknis karena belum menerima naskah Perpu dan belum ada pertemuan internal Komisi Yudisial untuk membahas mengenai langkah berikutnya.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu Mahkamah Konstitusi. Aturan tersebut, salah satu isinya adalah mengharuskan calon hakim MK nonaktif lebih dulu selama tujuh tahun dari partai politik sebelum diajukan.

Perpu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi ini juga mengatur Majelis Kehormatan MK yang permanen akan dibentuk MK bersama Komisi Yudisial. Anggota Majelis Kehormatan terdiri dari mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, akademisi berlatar belakang hukum, dan tokoh masyarakat. Kesekretariatan Mejelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berada di lingkungan Komisi Yudisial.

SUNDARI

Berita Terpopuler:
Ani Yudhoyono Marah di Instagram, Pakai Kata Bodoh

Gatot Diduga Membunuh Holly karena Alasan Ini

Setahun Gubernur: Ini Kisah-kisah Lucu Jokowi

Detik-detik Pembunuhan Holly Angela Versi Polisi

Gatot Supiartono, Karier Moncer Berakhir Tragis?







Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

13 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

16 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

17 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

18 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

19 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

21 jam lalu

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya