Sejumlah petugas mengecek kesiapan kotak suara dan logisitik lainnya yang akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan di KPU Kota Gresik, Minggu (18/8). Sebanyak 180 kotak logistik akan didistribusikan ke pulau Bawean sebagai kecamatan pertama yang menerima logistik untuk keperluan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 29 Agustus 2013. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memastikan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 akan dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU kabupaten dan provinsi. Arief mengatakan hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas.
"KPU Pusat terlalu kecil untuk mengurusi pengadaan logistik di seluruh Indonesia," ujar Arief ketika ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Rabu, 16 Oktober 2013.
Arief mengatakan penyerahan kewenangan ke daerah tersebut dilakukan bukan karena KPU pusat tidak mampu menyelesaikan persoalan pengadaan logistik. Dia mengatakan kelebihan dari sistem ini adalah semua orang bisa berperan dan saling mengontrol. "Kalau memakai sistem sentralisasi mungkin akan cepat dalam hal koordinasi, karena itu beberapa barang pengadaan logistik seperti segel tetap kita lakukan terpusat dari Jakarta," ujar Arief.
Sebelumnya, Arief mengadakan ada dua tahap lelang dan pengadaan barang Pemilu 2014. Untuk pengadaan barang KPU Pusat di 2013, Arief mengatakan lembaganya membutuhkan kelengkapan teknologi informasi dan sampul Panitia Pemungutan Luar Negeri.
Sedangkan, pengadaan untuk KPU provinsi tahun ini meliputi kotak suara, sampul dan kelengkapan teknologi informasi. Tender KPU kabupaten/kota akan meliputi pengadaan alat kelengkapan pumungutan suara pemilihan legislatif.
Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam bersama Kapolda Sumatera Selatan, Rachmad Wibowo, meninjau langsung kesiapan TPS 17 Kelurahan Pangkalan Balai Banyuasin.
