Refly Benarkan Sopir Akil Bertugas Menagih Suap

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 13 Oktober 2013 15:30 WIB

Daryono, sopir Akil Mochtar. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara dan pakar hukum tata negara Refly Harun membenarkan bila sopir Ketua Mahkamah Konstitusi Non Aktif, Akil Mochtar, yakni Daryono, berperan sebagai penagih suap saat menangani sengketa pemilu kepala daerah. Dia menuturkan, peran Daryono sudah ada sejak penanganan sengketa Pemilu Kepala Daerah, Simalungun, Sumatera Utara.

"Suapnya mencapai Rp 4 miliar, baru dibayar Rp 2 miliar. Sopir yang disuruh menagih sisanya dulu ternyata sopirnya sama dengan sekarang," ucap Refly ketika ditemui di acara diskusi bertajuk "Tarik Ulur Kewenangan Sengketa Pilkada: antara MK dan MA?", Ahad, 12 Oktober 2013. Akil diduga menerima suap dari klien Refly, Jopinus Saragih.

Refly mengatakan, Jopinus diperas oleh Akil lewat sopirnya. Selain Jopinus, kata Refly, ada dua sengketa Pilkada yang dimintakan uang oleh Akil melalui sopirnya, salah satunya dari Kalimantan. Setelah itu, Refly melaporkan ke Ketua MK saat itu Mahfud Md. Mahfud kemudian menunjuk Refly sebagai ketua tim Investigasi untuk kasus dugaan suap itu. Dia mengatakan cerita tentang sopir Akil di hasil investigasi tersebut.

Refly menduga, sopir Akil memiliki banyak informasi tentang atasannnya itu sehingga memutuskan tidak hadir dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim beberapa hari lalu. Sopir Akil, kata Refly, merupakan sopir yang satu-satunya bukan berasal dari Mahkamah Konstitusi dan tak pernah diganti.

"Itu sopir satu-satunya yang tak pernah diganti dan diminta sendiri oleh hakim konstitusi," kata Refly. Dia mengatakan ketidakhadiran Daryono perlu ditelusuri. Dia meminta KPK untuk mengusur kasus lain tak hanya pilkada Gunung Mas dan Lebak.

Beberapa hari ini, sopir pribadi Akil Mochtar, Daryono, memang kerap diberitakan oleh publik. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi bahkan mengatakan sebuah mobil mewah milik Akil yang disita diatasnamakan Daryono. Saat diminta memberi keterangan dalam majelis kehormatan MK beberap waktu lalu, Daryono juga tak datang.

Tanggal 2 Oktober lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Akil di rumah dinasnya terkait dugaan menerima suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bersama Akil, diamankankan pula politikus Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau. Diduga pemberi suap adalah calon petahana Bupati Gunung Mas Hambit Bintih. Akil juga dijerat kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

SUNDARI
Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga

Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis
Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru
Abraham Tak Takut Mistis Keluarga Atut
SBY Menyentil Dinasti Politik Ratu Atut

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

8 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

11 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

12 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

12 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

13 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

16 jam lalu

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya