Diperiksa 9 Jam, Wakil Bupati Lebak Irit Bicara  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 10 Oktober 2013 06:36 WIB

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah, bungkam setelah diperiksa selama 9 jam lebih oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia enggan berkomentar banyak perihal pemeriksaannya terkait kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Lebak itu.

"Diperiksa sebagai saksi. Tanya saja ke penyidik," kata Amir berulang-ulang kepada wartawan saat keluar dari lobi gedung KPK, Rabu, 9 Oktober 2013. Ia tak melontarkan jawaban lain meski berkali-kali ditanya siapa yang memerintahkan pemberian suap itu.

Amir diperiksa untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Wawan ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mochtar sebanyak Rp 1 miliar terkait kasus sengketa Pemilukada Lebak.

Amir adalah Wakil Bupati Lebak periode 2008-2013. Ia kembali maju dalam pemilihan bupati pada 31 Agustus 2013 berpasangan dengan Kasmin, anggota DPRD Banten. Pasangan yang diusung Partai Golkar ini kalah. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke MK.

Sidang pleno MK pada 1 Oktober, yang diketuai Akil Mochtar, menganulir kemenangan pasangan calon nomor urut 3, Iti Octavia-Ade Sumardi. Akil memerintahkan pemungutan suara ulang. Iti dan Ade diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lebak.

Akil, yang ditangkap KPK di rumah dinasnya di kawasan Widya Candra, Jakarta Selatan, sehari setelah membuat keputusan itu, diduga menerima suap Rp 1 miliar. Selain Akil dan Wawan, KPK juga menetapkan seorang advokat, Susi Tur Andayani, sebagai tersangka dengan dugaan memfasilitasi penyuapan tersebut.

NUR ALFIYAH

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

13 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

14 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

4 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

4 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

4 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

5 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya