TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten boros dalam menyusun dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan Uchok menyebutkan penggunaan APBD Banten kental aroma kecurangan.
Sebagai contoh, pada tahun ini saja, pemerintah Banten menggunakan duit APBD Rp 6,272 miliar untuk lembaga negara di Provinsi Banten. "Contoh, duit Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung Korem (Komando Resor Militer)," kata Uchok melalui pesan elektronik kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2013.
Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan duit Rp 194 juta dan Rp 488 juta untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Tangerang. Termasuk gelontoran duit Rp 590 juta untuk pekerjaan pagar Badan Pertanahan Daerah Banten.
Uchok mempertanyakan bantuan duit ke lembaga-lembaga negara di Provinsi Banten. "Bantuan ke Korem atau PN ini diduga agar para pemimpin daerah pada posisi 'nyaman' dan saling kerja sama," kata dia.
Uchok pun menuding pemberian duit bantuan ini dapat melumpuhkan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga itu. Dia menyebutkan bahwa pemerintah daerah dilarang memberikan bantuan kepada lembaga "vertikal" ini sebab mereka sudah mendapat anggaran dari pemerintah pusat atau APBN. "Sebaiknya, kan, dana itu untuk peningkatan fasilitas publik dan kualitas hidup masyarakat," kata dia.
Selain boros dan tak tepat sasaran, Uchok juga menilai Pemerintah Provinsi Banten korup. Dia melihat ada kejanggalan dalam lelang proyek milik pemerintah Banten. Sebagai contoh, pada tahun ini, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melelang pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dengan paket pagu Rp 23.997.563.000. Pemerintah provinsi memenangkan PT Alam Baru Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 23.419.786.000. "Penawaran ini lebih mahal ketimbang PT Putra Perdana Jaya yang menawarkan nilai harga Rp 18.206.622.000," kata dia.
INDRA WIJAYA
