Atut Kumpul dengan Keluarga dari Banten di Jakarta
Sabtu, 5 Oktober 2013 17:42 WIB
Ratu Atut Chosiyah. Adri Irianto
Rumah yang dikunjungi Atut terbilang istimewa dibanding rumah lain di blok tersebut. Rumah berpagar krem itu memiliki pos pengamanan sendiri yang terletak di sisi depan kanan rumah. Rumah tersebut berlantai dua, dengan paduan warna merah bata di sisi kiri temboknya. Di dalam rumah terdapat sebuah mobil dan motor yang ditutupi terpal pengaman. Mobil itu terletak di garasi depan yang ditutupi kanopi berwarna hijau.
(Baca rumah Atut di Bandung) "Biasanya kalau lagi enggak ada acara kayak sekarang, lampu depan rumah nyala. Kayaknya memang di dalamnya enggak ada orang," ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bepergian ke luar negeri sejak Kamis, 3 Oktober 2013. Ratu Atut dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Ratu Atut dicegah terkait dengan pengusutan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Sebab, politikus Partai Golkar itu akan berstatus saksi, dan sewaktu-waktu penyidik KPK akan membutuhkan keterangannya. "Dengan maksud bahwa yang bersangkutan tidak berada di luar negeri saat keterangannya dibutuhkan penyidik," kata Johan, Kamis malam.
M. ANDI PERDANA Topik TerhangatKetua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela | Edsus Lekra | Info Haji
Advertising
Advertising
Berita Terpopuler KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar? Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas Ini Pernyataan Keras Akil Mochtar Soal Korupsi Akil Mochtar Sudah Diincar KPK
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
20 jam lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
1 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
1 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
1 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
1 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
1 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
1 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
1 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
2 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
2 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
58 menit lalu
4 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
12 jam lalu
20 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu