TEMPO.CO, Surabaya - Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Ediwan Prabowo, tidak akan mengizinkan para prajuritnya memiliki usaha sampingan. Menurut dia, jika ada prajurit mempunyai usaha sampingan apalagi ilegal, berarti yang bersangkutan sudah keluar dari jalur TNI.
"Kalau ada prajurit mendapatkan usaha sampingan, apalagi sampai yang ilegal, bukan prajurit sejati yang kami harapkan," kata Ediwan di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun TNI di Lapangan Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Sabtu, 5 Oktober 2013.
Pernyataan Ediwan itu menanggapi bisnis petasan yang dilakoni anggota TNI Serka Agus Suryadi yang berujung dengan ledakan hebat di Gang Malabar, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kota Bondowoso, 29 September 2013 lalu. Serka Agus diketahui membuat petasan sejak dinas sebagai anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Curahdami pada 2011. Selama ini, Agus melakoni bisnisnya secara diam-diam.
Padahal, seorang anggota TNI aktif, kata Ediwan, tidak diperkenankan menjalani bisnis tersebut. Bahkan, ada sanksi jika yang ia diketahui tetap menjalankannya.
Dikatakan Ediwan, pendapatan prajurit saat ini sudah jauh lebih baik. Setiap tahun, mereka menerima gaji ke-13. Ditambah dengan komitmen negara yang memberikan tunjangan kinerja atau remunerasi. Oleh karena itu, ia tidak akan menolerir apabila ada anggotanya yang terlibat ataupun memiliki bisnis sampingan ilegal.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela | Edsus Lekra | Info Haji
Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ini Pernyataan Keras Akil Mochtar Soal Korupsi
Akil Mochtar Sudah Diincar KPK
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaDugaan Anggota TNI Terkait Pembakaran Polsek, Ini Kata Kodam Jaya
14 Desember 2018
Kodam Jaya membentuk tim investigasi dengan Polisi Militer TNI AD, TNI AL dan TNI AU, untuk meneliti pembakaran polsek Ciracas dan pengeroyokan.
Baca SelengkapnyaPenyerangan Markas Pemuda Pancasila Jaktim, Ini Pemicunya
27 Juni 2018
Penyerangan markas Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Jakarta Timur bermula dari pelemparan botol oleh seorang oknum.
Baca SelengkapnyaDi Papua, Seorang Prajurit TNI Menikam Perusak Rumahnya
26 Mei 2018
Prajurit TNI menikam seorang warga kampung yang diduga merusak rumah tinggalnya.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca Selengkapnya