Akil Ditangkap, Ini Dua Modus Suap di MK  

Reporter

Jumat, 4 Oktober 2013 11:36 WIB

Penyidik KPK membuka segel ruang kerja ketua MK Akil Mochtar setelah penggeledahan gedung Mahkamah Konstitusi terkait ditangkapnya Akil dalam dugaan praktek Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, Jakarta, Kamis (3/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada Rabu, 2 Oktober 2013. Akil dicokok lantaran diduga menerima suap terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten.

Refly Harun, yang pernah membongkar kasus suap di MK, mengatakan suap semacam ini lazim terjadi di MK. Orang yang pernah menuding Akil meminta suap ini mengatakan ada dua modus yang bisa dilakukan untuk meraup pundi-pundi panas dari kasus sengketa semacam itu.

Cara pertama, kata dia, hakim konstitusi bisa meminta pemenang pemilukada untuk menyetorkan uang guna memuluskan pemenangan sengketa. "Dengan mengatakan kalau seandainya tidak dikasih akan memenangkan pihak lawan," kata Refly saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2013.

Menurut dia, cara ini mudah dilakukan terlebih apabila sejak awal hakim sudah melihat bahwa pemenang pemilukada itu menang dengan mutlak. Artinya, MK kemungkinan besar tidak akan mengabulkan permohonan penggugat.

Hakim konstitusi tinggal menghubungi kubu pemenang itu dan meminta uang dengan alasan untuk dimenangkan dalam sengketa. "Pemenang pasti akan menyediakan uang karena takut kalah," ujarnya.

Modus lainnya, kata dia, bukan dilakukan oleh para hakim, melainkan orang lain yang memiliki informasi soal perjalanan kasus sengketa tersebut di MK. Ini bisa dilakukan baik dari kalangan internal MK, mantan pegawai MK, maupun orang luar. "Misalnya dengan mengatakan sudah memegang hakim," katanya. Orang itu tinggal menghubungi kubu mana yang kira-kira akan dimenangkan oleh MK.

Kasus dugaan suap Akil mencuat saat KPK menangkap tangan Akil Mochtar di rumahnya, kompleks Widya Candra, Jakarta, Rabu malam lalu. Akil diduga menerima suap dari kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Dalam kasus ini, KPK menyita duit Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, serta Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Selain Akil, KPK juga menetapkan politikus Golkar, Chairun Nisa, sebagai tersangka. Terdapat pula tersangka lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Hamid Bintih, pengacara Susi Tur Andyani, Dany, dan pengusaha asal Samarinda Cornelis Nalau. Dan terakhir adalah Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, yang disebut-sebut sebagai adik kandung Ratu Atut sekaligus suami dari Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan.

NUR ALFIYAH







Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap |Amerika Shutdown| Pembunuhan Holly Angela| Edsus Lekra |Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Suami Holly Angela Auditor Utama BPK
Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

4 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

7 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

12 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

15 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

21 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya