10 Nama Calon Bos LP Sudah di Tangan Menteri

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 30 September 2013 16:52 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin. Antara/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertemu Menteri Hukum Amir Syamsuddin di kantornya, Senin, 30 September 2013, untuk melaporkan nama calon direktur jenderal.

Selain menyodorkan nama calon, panitia juga melaporkan pelaksanaan kegiatan seleksi. ”Agar beliau yakin nama yang kami usulkan terpilih secara fair, obyektif, dan profesional,” kata ketua panitia seleksi sekaligus Wakil Menteri Hukum, Denny Indrayana, Senin, 30 September 2103.

Selain Denny, anggota panitia seleksi yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Bambang Rantam Sariwanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, dan sosiolog Universitas Indonesia Imam B. Prasodjo.

Usai menerima laporan dari panitia seleksi, Menteri Amir mengapresiasi kerja panitia. ”Saya berharap nantinya pengisian jabatan strategis di Kementerian bisa dilakukan melalui seleksi terbuka, seperti halnya seleksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan kali ini,” kata Amir.

Nama yang diajukan oleh panitia seleksi kemudian akan diajukan oleh Menteri Amir kepada Presiden. Seleksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan seleksi terbuka yang diikuti oleh pihak eksternal dan internal.

Pekan lalu sebanyak 10 calon yang terpilih sudah melakukan wawancara dengan panitia seleksi. Mereka adalah Adrianus E. Meliala (anggota Kompolnas dan Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) dan F. Haru Tamtomo (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan).

Selain itu, ada pula Gunarso (Inspektur Wilayah I Kementerian Hukum), Handoyo Sudradjat (Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi), I Wayan Sukerta (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara), dan Ma`mun (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan).

Ikut pula diwawancarai oleh panitia seleksi, yaitu Mohammad Ghazalie (Staf Ahli Bidang Hukum Dewan Ketahanan Nasional), Rusdianto (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta), Yon Suharyono (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu), serta Y. Ambeg Paramarta (Kepala BPSDM Kementerian Hukum).

Tantangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terpilih nantinya tidak ringan. Menurut Denny, beberapa masalah yang kerap muncul antara lain penanganan lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas, gangguan keamanan dan ketertiban, pembersihan LP dan rutan dari telepon seluler, pungutan liar, dan peredaran narkoba.

FAIZ NASHRILLAH

Topik terhangat:
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji

Berita lainnya:
Megawati: Mbok Jangan Terlalu Tegang Dik Jokowi
Jusuf Kalla Dukung Lurah Susan
Mega: Gaji Pak Jokowi dan Ganjar Berapa?
Pesawat Buatan Habibie Diluncurkan 2016
Megawati Isengi Sultan Yogya dengan Gigi Palsu

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

2 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

2 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

4 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

5 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

5 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

24 hari lalu

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

25 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

27 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

27 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

29 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya