KPK: Labora Tak Pernah Beri Data Aliran Uang  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 30 September 2013 16:10 WIB

Labora Sitorus. (ilustrasi: Rizal Zulfadli/TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan lembaganya tak pernah menerima data aliran dana dari Brigadir Kepala Labora Sitorus. Yang disampaikan Labora, kata dia, hanya pernyataan kepada media. "Tak ada sama sekali data yang kami terima," kata Abraham di gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 30 September 2013.

Abraham mengaku tahu informasi aliran dana ke perwira kepolisian yang disampaikan Labora kepada media. Namun, Labora tak pernah secara resmi menyerahkan data itu kepada KPK. "Yang disampaikan Labora sekadar statement saja," ujarnya. Karena tak ada laporan, Komisi pun tak menangani kasus rekening gendut Labora. Kasus itu sepenuhnya ditangani Kepolisian.

Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan timnya tengah menelusuri aliran dana Labora. Kepolisian menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri perwira penerima duit Labora. Calon Kepala Polri ini belum bisa memastikan apakah akan mempidana perwira yang ketahuan menerima dana Labora. "Kami pastikan dulu."

Sebelumnya, Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, melaporkan bukti aliran dana untuk petinggi polisi kepada KPK. Laporan itu diserahkan Labora melalui juru bicaranya, Wolter Sitanggang. "Uang dalam jumlah besar itu dikeluarkan atas perintah atasannya," kata Wolter kepada Tempo di gedung KPK, Kamis, 30 Agustus lalu.

Dalam catatan pengeluaran Labora yang salinannya diperoleh Tempo, seorang anggota Kepolisian tertulis menerima Rp 60 juta per bulan. Dari catatan tersebut terungkap pula pengiriman uang hingga 47 kali kepada salah satu institusi Kepolisian. Sepanjang tahun lalu saja, masih menurut catatan tersebut, total duit Labora yang mengalir ke para petinggi polisi lebih dari Rp 7 miliar.

ANANDA BADUDU

Topik terhangat:
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji

Berita lainnya:
Megawati: Mbok Jangan Terlalu Tegang Dik Jokowi
Jusuf Kalla Dukung Lurah Susan
Mega: Gaji Pak Jokowi dan Ganjar Berapa?
Pesawat Buatan Habibie Diluncurkan 2016
Megawati Isengi Sultan Yogya dengan Gigi Palsu

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya