TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Wahab Dalimunthe, menyayangkan pernyataan anggota Komisi Yudisial, Imam Anshori, yang tak mau membuka identitas legislator dalam dugaan suap hakim agung.
"Harusnya seorang pemimpin tidak begitu, harus bertanggung jawab dengan ucapannya," kata Abdul Wahab saat dihubungi, Kamis, 26 September 2013.
Ucapan yang dilontarkan oleh Imam, kata Abdul Wahab, mencoreng institusinya, sebab tak memiliki dasar. Saat didesak untuk membuka siapa legislator yang dia maksud menawarkan suap, Imam tak mau menjelaskan. Menurut Abdul Wahab, Imam berasalan tak ada bukti dan takut malah digugat.
Saat ditanya apakah akan kembali memangil Imam, Abdul Wahab mengaku enggan. “Ngapain dipanggil lagi, ditanya juga tak mau menjawab,” kata dia. BK, kata Abdul Wahab, akan merapatkan dulu keputusan apa yang akan diambil. Dia mengaku bisa saja kami melaporkan Imam ke polisi.
Sebelumnya, Imam mengaku ditawari duit Rp 1,4 miliar oleh anggota DPR dalam seleksi calon hakim agung. Pengakuan Imam, anggota DPR itu menyatakan duit tersebut akan dibagikan untuk tujuh komisioner Komisi Yudisial, termasuk Imam. Tapi, dia menolak pemberian tersebut.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
