Pasek Segera Serahkan Jabatan ke Ruhut Sitompul  

Reporter

Senin, 23 September 2013 12:07 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Surat dari Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat soal pergantian Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Gede Pasek Suardika ke Ruhut Sitompul sudah masuk ke Komisi Hukum. Gede Pasek mengatakan saat ini tinggal mencari waktu untuk menyerahkan jabatan ke rekan separtainya itu.

"Secara administrasi sudah diganti," kata Pasek ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin, 23 September 2013. Surat pergantian dibuat pada 20 September 2013. Dia mengatakan tinggal menunggu apakah anggota Komisi Hukum dan HAM menerima atau tidak ketua yang baru.

Pasek berharap tak ada penolakan anggota Komisi terhadap Ruhut. Dia mengatakan penolakan pernah terjadi saat pergantian Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa saat yang lalu. Bila ada penolakan, dia tetap tak ingin menjadi Ketua Komisi tersebut.

"Dengan adanya surat ini, apa pun yang terjadi, saya tak mau jadi Ketua Komisi lagi," kata Pasek. Dia mempersilakan fraksi mencari pengganti yang lain bila Ruhut ditolak. Pasek menuturkan, dirinya saat ini membereskan tugas-tugas agar Ruhut bisa memimpin Komisi dengan lancar.

Partai Demokrat mencopot sejumlah kadernya dari struktur pimpinan fraksi dan pimpinan komisi Dewan Perwakilan Rakyat. Dua di antaranya Saan Mustofa sebagai sekretaris fraksi dan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM. Keduanya dikenal sebagai loyalis bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

SUNDARI




Topik Terhangat
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut | Penembakan Polisi | Info Haji

Berita Terkait:
Labora Sitorus Belikan Anaknya Pajero Sports
Berapa Duit yang Disetor Labora ke Bos Polisi?
Labora Mengaku 'Bisnisnya' Direstui Atasan
Labora Mengaku Pangkatnya Masih Bripka

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya