Tak Mau Dipimpin Ruhut, Sudding Ancam Mundur

Reporter

Sabtu, 21 September 2013 08:00 WIB

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin (kanan) dan anggota fraksi Syarifuddin Sudding (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Sudding, mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk keluar dari Komisi Hukum jika dipimpin oleh Ruhut Sitompul.

Sudding mengatakan, Demokrat seharusnya bisa memilih kader lain yang dapat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi. "Saya tahu banyak kader lain yang lebih baik, kenapa malah Ruhut yang ditunjuk?" kata dia saat ditemui di ruangannya, Jumat, 20 September 2013. Sudding mengaku tahu betul karakter Ruhut karena sempat bekerja sama di Badan Legislasi.

Ditanya mengenai sosok ideal pengganti Gede Pasek, Sudding menyerahkannya kepada Demokrat. "Kalau saya boleh berpendapat, selama di Komisi Hukum, loyalis Anas lebih baik daripada kelompok lain di Demokrat," kata dia. Sudding mencontohkan Gede Pasek, yang notabene dianggap loyalis Anas, justru mampu memimpin Komisi dengan baik.

Jika benar pergantian itu hanya karena keikutsertaan Gede dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) milik mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, menurut Sudding, hal itu patut disayangkan. Dia mengatakan imbas yang ditimbulkan internal partai bisa berdampak pada keseluruhan Komisi. "PPI sebatas organisasi kemasyarakatan biasa. Kalau saya ditawari, saya juga mau."

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, resmi menggantikan Gede Pasek sebagai Ketua Komisi Hukum DPR. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Demokrat Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.

FAIZ NASHRILLAH




Topik Terhangat
Tabrakan Anak Ahmad Dhani
| Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

Berita Terpopuler
Dana Ngunduh Mantu Anang-Ashanty Tak Masuk KONI
Selain ke PKS, Ilham Setor Rp 2,5 M ke Hanura
BPK: Ada Penyimpangan di Pengadaan Soal UN
TVRI Dinilai Lancang Siarkan Utuh Konvensi

Berita terkait

Meutya Hafid Jadi Ketua, Ini Anggota Komisi I DPR 2019-2024

29 Oktober 2019

Meutya Hafid Jadi Ketua, Ini Anggota Komisi I DPR 2019-2024

Utut Adianto dari PDIP, Bambang Kristiono dari Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS menjadi wakil ketua.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Bertambah, Fadli Zon Tak Khawatir Citra MPR DPR Buruk

25 Mei 2017

Pimpinan Bertambah, Fadli Zon Tak Khawatir Citra MPR DPR Buruk

Menurut Fadli Zon, penambahan jumlah pimpinan di MPR dan DPR memang dibutuhkan karena banyak pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

21 Maret 2017

Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan semua fraksi sudah bersepakat merevisi UU MD3 di Badan Legislatif DPR.

Baca Selengkapnya

Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

20 Maret 2017

Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan revisi Undang-Undang MD3.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

11 Januari 2017

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut sidang paripurna pada Selasa lalu sebagai bukti tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya

DPD Tuntut Tambahan Kursi Pimpinan MPR, Ini Alasannya

11 Januari 2017

DPD Tuntut Tambahan Kursi Pimpinan MPR, Ini Alasannya

Ketua DPD Mohammad Saleh menilai penambahan kursi pemimpin MPR
dari unsur DPD cukup beralasan.

Baca Selengkapnya

Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

11 Januari 2017

Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya
sudah mulai membahas nama-nama untuk mengisi dua posisi
pemimpin di DPR dan MPR.

Baca Selengkapnya

Peneliti dari Formappi Sebut Kinerja DPR 2016 Masih Negatif

10 Januari 2017

Peneliti dari Formappi Sebut Kinerja DPR 2016 Masih Negatif

"Suka-suka mengganti Ketua DPR dan mengubah kebijakan reses maupun pembebasan kunjungan kerja di luar negeri," kata Marchellinus.

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Fahri Hamzah Bahas Tambahan Kursi Pimpinan DPR  

16 Desember 2016

Temui Jokowi, Fahri Hamzah Bahas Tambahan Kursi Pimpinan DPR  

Para pimpinan DPR juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pembahasan revisi UU MD3 akan dilakukan selama masa reses.

Baca Selengkapnya

DPR Akan Gelar Rapat Revisi UU MD3 Saat Reses  

15 Desember 2016

DPR Akan Gelar Rapat Revisi UU MD3 Saat Reses  

Pembahasan revisi UU MD3 DPR akan dibahas pada masa reses.

Baca Selengkapnya