Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengaku tak terkejut dengan pengangkatan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Gede Pasek. Menurut dia, wacana itu sudah tersiar sebelumnya. "Bahkan dulu sudah sempat ditentukan tanggal pelantikannya, tapi tak jadi," kata dia saat dihubungi, Jumat, 20 September 2013.
Martin mengatakan, harusnya anggota Komisi Hukum tidak usah terlalu mempermasalahkan naiknya Ruhut menjadi Ketua Komisi. Pengalaman Ruhut di Komisi Hukum selama tiga tahun, ia menuturkan, cukup menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman. "Tapi, saya harapkan penolakan dan kontroversi ini dijadikan perhatian bagi Ruhut untuk mengubah gaya dan pembawaannya," tuturnya.
Ditanya mengenai siapa sosok yang pantas menggantikan Gede Pasek, Martin enggan berkomentar. Menurut dia, hal itu merupakan hak Partai Demokrat. Seharusnya, tutur dia, anggota Komisi Hukum bisa menerima dengan sportif apa yang akan menjadi keputusan Demokrat.
Martin mengatakan, walaupun memiliki sikap yang kontroversial, jika nantinya ruhut benar-benar terpilih, akan membawa dampak positif bagi Komisi. "Kita tahu apa pun dia bicarakan kepada publik. Itu mungkin yang bisa membuat orang yang berniat jelek mengurungkan niatnya."
Sebelumnya, Ruhut resmi menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.
