Ruhut Akui DPR Sering Lobi Calon Hakim

Jumat, 20 September 2013 14:51 WIB

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang segera dilantik menjadi Ketua Komisi Hukum DPR tak memungkiri ada praktek kongkalikong dalam pemilihan hakim agung di DPR. Kongkalikong itu termasuk lobi-lobi dalam meloloskan calon hakim agung tertentu.

"Itu biasa dilakukan. Aku akuilah yang itu," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 20 September 2013. Dia mengatakan, membersihkan DPR dari praktek suap dan kongkalikong macam itu adalah salah satu pekerjaan rumahnya sebagai Ketua Komisi Hukum. "Wajar banyak yang ketar-ketir aku pimpin (di Komisi Hukum--)."

Ruhut mengatakan, sudah sering dan capek mendengar isu miring soal pemilihan hakim agung di Dewan. Karena itulah, dia tidak hadir di uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. "Tak perlulah aku sebut, kalian sudah tahu kayak gimana," kata dia.

Dia meminta Komisi Yudisial membuka ke publik jika memang benar ada anggota Dewan yang mencoba mengitervensi seleksi calon hakim agung. Penyebutan nama akan memperjelas siapa saja politikus yang bermain dalam proses pemilihan di Dewan. "Biar malu mereka yang sok idealis," kata Ruhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh membongkar ihwal lobi-lobi anggota Dewan terkait pemilihan calon hakim agung. Anggota Dewan ini meminta Komisi Yudisial meloloskan sejumlah nama dengan imbalan uang. Namun Imam dan Komisioner KY lain menolak permohonan ini.

WAYAN AGUS PURNOMO


Topik Terhangat
Tabrakan Anak Ahmad Dhani
| Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

Berita Terpopuler
Dana Ngunduh Mantu Anang-Ashanty Tak Masuk KONI
Selain ke PKS, Ilham Setor Rp 2,5 M ke Hanura
BPK: Ada Penyimpangan di Pengadaan Soal UN
TVRI Dinilai Lancang Siarkan Utuh Konvensi



Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya