TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kamis 19 September 2013, siang tadi mengadakan pertemuan di Balai Kota Bandung. Dalam pertemuan itu Ridwan berkomitmen sekaligus mengundang Busyro untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Saya berencana menandatandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bandung dan Komisi Pembntasan Korupsi (KPK), pada 25 September mendatang," kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, setelah menggelar pertemuan di Balai Kota Bandung, Kamis, 19 September 2013.

Kerjasama tersebut, lanjut Emil, dilakukan untuk mencegah praktek korupsi dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Menurutnya, model pemberantaran korupsi tersebut akan dilakukan di segala bidang pemerintahan.

Atas dasar itu pula, Emil berharap pemerintahan di Kota Bandung selama lima tahun ke depan berjalan dengan baik, bersih, dan transparan.

"KPK akan hadir langsung di Kota Bandung. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan sangat transparan, sangat terawasi," kata Ridwan. Dirinya menilai kerjasama itu mampu menutup celah terjadinya tindak korupsi.

Kerja sama tersebut merupakan terobosan baru dalam pencegahan korupsi di birokrasi. "Kalau Bandung bisa berhasil berantas korupsi dengan cara ini, Bandung akan jadi inspirasi untuk kota-kota lain," katanya.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, melalui kerja sama tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan Kota Bandung. Busyro pun berencana menurunkan tim KPK yang setia mengawasi pemerintahan Kota Bandung. "Nantinya tim ini terdiri dari unsur KPK, pemerintah, dan masyarakat," katanya.

Busyro melanjutkan, dilibatkannya berbagai unsur tersebut merupakan wujud kedaulatan rakyat. Pasalnya, Busyro menilai KPK tidak tepat jika melakukan pengawasan sendiri."Karena yang berdaulat itu rakyat, bukan negara. Sehingga pencegahan korupsi ini akan melibatkan unsur KPK, internal pemerintahan, dan civil society," kata dia.

Sebagai tindak lanjut MoU, nanti KPK akan mengevaluasi jalannya pemerintahan selama kurun waktu yang belum dia tentukan. Tim itu nantinya akan turun langsung saat pemerintah menyusun Rencana Anggaran Biaya Daerah.

"Jadi prinsip dan semangat dari program ini ialah kami ingin memiliki desain konsep membangun birokrasi yang ramah. Yakni ramah dengan kebutuhan rakyat, ramah dengan kejujuran, dan ramah dengan unsur-unsur demokrasi," kata Busyro.

PERSIANA GALIH


Berita Terpopuler:
Minggu Ini BBM bisa di Android dan iPhone
Menteri Hatta Rajasa Kena Virus Vicky Prasetyo
TNI Investigasi Anggota AL Pelaku Penyekapan
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing?
Di Tahanan, Vanny Mogok Makan