TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai pencopotannya dari posisi Ketua Komisi Hukum dan HAM DPR oleh fraksinya mencederai demokrasi. Menurut dia, jika Demokrat melarang anggotanya ikut dalam organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), seharusnya Demokrat melarang kadernya terlibat dalam ormas lainnya.
"Kalau ikut Perhimpunan Pergerakan Indonesia dilarang, harusnya ikut KADIN, HKTI, juga dilarang," kata Pasek di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 19 September 2013.
Pasek merupakan satu dari sejumlah politikus Partai Demokrat yang hadir dalam acara pembukaan ormas PPI yang digagas mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain Pasek, acara yang digelar pekan lalu itu dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa. Saan juga dicopot dari posisi Sekretaris Fraksi Demokrat. Posisi Pasek diisi Ruhut Sitompul. Sementara posisi Sekretaris Fraksi ditempati Teuku Rifky Harsya.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pergantian ini adalah bentuk penghargaan sekaligus hukuman bagi kader partainya. Menanggapi pernyataan Syarief ini, Pasek mengatakan hal ini mempertegas mekanisme penghargaan dan hukuman di partainya. “Berarti kader saat ini tahu bagaimana cara mendapatkan penghargaan dan hukuman,” ujarnya.
Namun, politikus asal Bali ini mengaku tak ambil pusing dengan pencopotannya. Dia mengaku bersyukur karena bisa bekerja lebih santai sebagai anggota biasa dan tak perlu pulang larut malam karena harus menuntaskan tugas. Saat ini, dia menambahkan, dirinya hanya berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebelum pergantian secara resmi dilakukan. "Agar ketika Bang Ruhut menjadi Ketua Komisi langsung mulus jalannya," katanya.
