Ruhut Sitompul Resmi Jadi Ketua Komisi Hukum  

Reporter

Editor

Febriyan

Rabu, 18 September 2013 18:16 WIB

Anggota Komisi III Ruhut Sitompul bersama Hakim konstitusi Akil Mochtar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul resmi menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.

"Rotasi untuk penyegaran," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 18 September 2013.

Kabar mengenai pergantian dari Gede Pasek ke Ruhut ini sebenarnya sudah berembus cukup lama. Ruhut bahkan sempat sesumbar akan menggantikan Pasek beberapa bulan lalu. Hal ini diakui oleh Nurhayati. Menurut dia, rotasi ini memang sudah lama direncanakan. “Tetapi baru dilaksanakan hari ini," ujarnya.

Selain Pasek, sejumlah pimpinan komisi yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat diganti. Mereka adalah Mulyadi, yang digantikan Michael Wattimena sebagai Wakil Ketua Komisi Perhubungan; Benny Kabur Harman, yang digantikan Azam Azman Natawijaya sebagai Wakil Ketua Komisi BUMN; Radityo Gambiro digantikan Mahrus Munir sebagai Wakil Ketua Komisi Sosial; dan Agus Hermanto digantikan Wayan Sugiana sebagai Ketua Komisi Pendidikan.


Selain mengganti pimpinan komisi, dalam rotasi kali ini, Sekretaris Fraksi Saan Mustopa digantikan oleh Teuku Riefky Harsya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat:
Miranda Goeltom | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji

Berita Terkait
Partai Demokrat Serahkan DCS ke KPU
SBY Lepas Dua Jabatan di Demokrat
Mirwan Amir Dicoret dari Kepengurusan Baru Demokrat
Ini Lima Wakil Ketua Baru Partai Demokrat
Partai Demokrat Serahkan Daftar Caleg ke KPU

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya