TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat, Helmy Fauzi, menilai rekam jejak Direktur Utama TVRI Farhat Syukri bermasalah dan tidak layak memimpin stasiun televisi milik negara itu. Jadi ia merekomendasikan agar Dewan Pengawas TVRI segera mencopot Farhat dari jabatannya.

Usul pencopotan ini terlontar setelah kisruh penayangan konvensi Partai Demokrat di TVRI, tiga hari lalu. Helmy mengatakan penayangan ini dilakukan untuk mencari dukungan kepada parlemen karena ada wacana pencopotan Farhat dari jabatan Direktur Utama TVRI.

Di samping itu, kata dia, alasan proporsional atas penayangan konvensi Demokrat juga tidak masuk akal. Sebab, dengan penayangan konvensi itu, justru menunjukkan TVRI sudah masuk ke wilayah politik praktis. "Ini seakan-akan mencari patronase politik," kata Helmy di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 18 September 2013.

Helmy mengatakan Dewan Pengawas berhak mencopot dirut kapan saja dengan catatan melalui mekanisme internal. "Dewan sudah pernah menyampaikan ihwal rekam jejaknya ini ke Dewan Pengawas TVRI," katanya.

Waktu itu, kata dia, DPR tidak merekomendasikan Farhat menjadi dirut karena dianggap berkinerja tidak baik. "Dia pernah dipecat, diangkat, dan menjadi dirut," kata politikus PDI-Perjuangan ini.

Menurut Helmy, persoalan yang juga menjadi pemicu ketidakpuasan atas kinerja TVRI yaitu ketika menyiarkan secara langsung kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penayangan ini dipertanyakan karena tidak sesuai dengan visi-misi TVRI. "Ini menunjukkan pimpinan TVRI tidak melaksanakan fungsi kontrol dan politik pemberitaan," kata Helmy.

WAYAN AGUS PURNOMO