Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Thohari sepakat dengan wacana pengembalian kewenangan MPR untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan garis-garis besar pembangunan nasional atau Garis-garis Besar Haluan Negara.
"Perlu dan relevan sekali. Untuk lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa pun presidennya nanti ," kata Hajrianto melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin 9 September 2013.
Menurut dia, GBHN perlu diwadahi dalam bentuk Ketetapan MPR supaya peraturan itu tidak dihapus dan diganti-ganti lagi. Pasalnya, mengubah apalagi menghapus ketetapan lembaga negara itu memerlukan konsensus politik yang lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga tidak mudah menggantinya.
"Berbeda dengan sidang DPR bisa digelar kapan saja manakala diperlukan, sidang MPR tidak mudah digelar," katanya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini menuturkan Indonesia memerlukan arah pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan secara terencana, sistematis, dan bertahap seperti bentuk GBHN.
Konsisten, kata dia, berarti diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat ke daerah. Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim meskipun berganti-ganti setiap lima tahun.
Hajrianto mengatakan, untuk menghidupkan kembai GBHN perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lagi secara komprehensif. "Tidak bisa amandemen parsial cuma soal MPR dan GBHN saja. Ini pekerjaan serius dengan kepala dingin, tidak bisa grusa-grusu."
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
18 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
19 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
11 Februari 2024
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
11 Februari 2024
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.