Anggota DPR Sareh Wiyono, yang juga bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan hakim yang diduga terkait dengan kasus suap majelis hakim Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik memanggil bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono dan hakim adhoc pengadilan tindak pidana korupsi Bandung, Djojo Jauhari.
"SW dan DJ dipanggil terkait pemeriksaan untuk kasus suap perkara Dana Bansos Bandung," kata Priharsa, di Jakarta, Senin, 9 September 2013.
Sareh Wiyono pernah diperiksa KPK dalam kasus ini. Dia diduga meminta jatah kepada ketua majelis hakim yang menangani perkara Dana Bansos Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Hal ini diketahui pada rekonstruksi kasus yang dilakukan KPK di Bandung.
Jatah Sareh diperkirakan sebesar Rp 1,5 miliar. Duit itu merupakan uang pengamanan kasus Bansos Bandung di Pengadilan Tinggi. Diduga, Sareh sempat menerima Rp 250 juta dari Setyabudi. Sareh sekarang sudah pensiun. Sedangkan Djojo Jauhari adalah anggota majelis hakim yang diketuai Setyabudi.
Kasus ini bermula dari aksi KPK menangkap basah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono dan kurir Asep pada 22 Maret 2013, pukul 14.15, di ruang Setyabudi di PN Bandung.
Setyabudi kepergok menerima uang Rp 150 juta dari Asep yang bertugas sebagai kurir. Diduga, duit itu merupakan imbalan atas vonis pada perkara kasus dana bantuan tersebut. Dalam perkara itu, Setyabudi menjadi ketua majelis hakim.
KPK sudah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Setyabudi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, kurir Asep, pentolan organisasi masyarakat Toto Hutagalung, Wali Kota Bandung Dada Rosada, dan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi.
