Sudi Silalahi Layak Diperiksa Terkait Hambalang

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 6 September 2013 09:18 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang.

Sudi sebelumnya disebut pernah mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Adhyaksa Dault, untuk memindahkan proyek sport center dari Senayan ke Hambalang. “Sudi perlu dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK agar terang duduk persoalannya,” kata Zainal saat dihubungi, Jumat, 6 September 2013.


Pemanggilan Sudi, kata Zainal, perlu untuk mengkonfirmasi sejumlah keterangan di balik pemindahan proyek. “Pemanggilan belum tentu berarti negatif karena sifatnya klarifikasi.”

Menurut Zainal, pemanggilan Sudi dibutuhkan KPK untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perluasan proyek Hambalang sehingga pengerjaanya meningkat dari proyek tahun tunggal menjadi proyek tahun jamak. KPK juga perlu memastikan apa motif di balik keinginan Sudi memindahkan proyek ke Hambalang. “Siapa tahu karena memang situasinya saat itu memang perlu dipindah atau karena memang ada kongkalikong dalam prosesnya.”

Zainal berharap KPK bergerak cepat dalam mengembangkan dan memproses korupsi Hambalang yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 463 miliar. Selain itu, KPK juga harus tetap netral dan jernih melihat posisi dan keterlibatan sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

Sebelumnya, sumber Tempo menyebutkan Sudi disebut pernah memarahi Menteri Olahraga Adhayaksa Dault agar ada pemindahan sport center dari Senayan ke Hambalang. Cekcok terjadi menjelang rapat kabinet yang digelar 1 Februari 2008. Saat itu Adhyaksa menolak mentah-mentah permintaan Sudi. Alasannya, sport center Hambalang tak masuk dalam program kementerian dan luasnya hanya 32 hektare.

Adhyaksa saat dikonfirmasi menolak membahas cekcok itu. Sedangkan Sudi membenarkan pernah mengusulkan pemindahan proyek. Akan tetapi, bukan dari Senayan ke Hambalang, melainkan ke Cisarua. Namun, rencana itu batal karena terbentur pembebasan lahan.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler Lainnya:
Ini Kejanggalan Sidang Cebongan Versi KY
Istri @benhan: Suami Diperlakukan Bak Perampok
Dalam Lima Bulan, Fathanah Beli 3 Mobil Mewah

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya