Sutarman: Tangani Korupsi, Polisi Kurang Publikasi

Reporter

Kamis, 5 September 2013 14:07 WIB

TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman mengklaim, tahun 2013 ini, kepolisian sudah menangani kasus korupsi melebihi anggaran yang disediakan.

Menurut Sutarman, Bareskrim hanya memiliki anggaran untuk 23 kasus korupsi. Sampai saat ini, Bareskrim menangani 34 kasus. "Sudah lebih dari anggaran, yang sudah selesai ada 18 kasus," kata Sutarman di kantor Komisi Kepolisian Nasional, Kamis, 5 September 2013. Adapun anggaran yang disediakan untuk setiap kasus sebesar Rp 208 juta.

Sutarman menyebutkan, kepolisian tidak memandang penanganan kasus dari besar atau kecilnya. Semua kasus korupsi, kata dia, harus ditangani hingga tuntas. "Semua, kan, menyebabkan kerugian negara," kata dia.

Sampai saat ini, kepolisian terus mengusut kasus korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kepala daerah, wali kota, bupati, maupun gubernur.

Hari ini, Kompolnas memanggil Sutarman terkait penanganan kasus korupsi oleh kepolisian. Sutarman mengklaim sudah banyak menyelesaikan penyidikan kasus korupsi. "Kurang publikasi saja," kata dia.

TRI ARTINING PUTRI

Berita Terpopuler
Tolak Miss World, FPI: Bali Itu Bagian Indonesia
Menteri Suryadharma Ali Tolak Ajang Miss World
Jika Capres, Jokowi Harus Minta Izin DPRD DKI
Djoko Suyanto: Sengman Bukan Utusan SBY
Kasus Cebongan Akan Dibawa ke Forum Internasional

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

7 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya