Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. TEMPO/Tommy Satria
TEMPO.CO, Jakarta-Rencana pemerintah mengganti Jalan Medan Merdeka Timur dengan nama presiden kedua Soeharto mengundang kontroversi. “Soeharto tidak pantas dijadikan nama jalan di Indonesia,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, di Jakarta, Ahad, 1 September 2013.
Sebelumnya, Panitia 17, yang ditugasi mengusulkan nama pengganti jalan di sekitar Monumen Nasional, mengajukan Sukarno sebagai pengganti nama Jalan Medan Merdeka Utara, M. Hatta untuk Jalan Medan Merdeka Selatan, Ali Sadikin untuk Medan Merdeka Barat, dan Soeharto.
Menurut Haris, penolakan itu muncul karena dosa penguasa Orde Baru tersebut sangat banyak. Salah satunya yang sulit diampuni adalah melestarikan budaya korupsi. “Kalau pakai nama Soeharto, apakah kita mau memperjelas jika Indonesia saat ini marak korupsi?” katanya.
Sejarawan JJ Rizal berpendapat sama. “Kita mau pakai nama orang itu kan berarti dia menjadi ikon, simbol, sesuatu yang bisa diteladani. Kalau Soeharto apa yang mau diteladani?” ujarnya.
Menurut Rizal, saat masih memimpin negeri ini, Soeharto dikenal sebagai sosok yang otoriter dan korup. Karena itu tidak pantas namanya diabadikan sebagai nama jalan.
