BPK Belum Izinkan Ali Masykur Ikut Konvensi
Jumat, 30 Agustus 2013 09:02 WIB
Ketua BPK RI Hadi Poernomo. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan lembaganya belum memberikan izin resmi kepada Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa untuk ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dewan pimpinan belum mengadakan rapat untuk membahas independensi anggota yang terlibat kegiatan politik seperti itu. "Pimpinan BPK itu kolegial. Saya tidak bisa memutuskan sendiri," kata Hadi saat ditemui di Istana Negara, Kamis, 29 Agustus 2013. Hadi sendiri menyatakan tidak dalam posisi menolak atau setuju atas rencana politik Ali Masykur menjadi calon presiden. Pada saat Ali menyampaikan niatnya ikut konvensi, Hadi mengaku hanya memberikan pertimbangan dan nasehat. Hadi menilai keikutsertaan Ali adalah bentuk penghargaan terhadap Partai Demokrat karena sudah mengundang politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu ikut konvensi. Ali sendiri, kata Hadi, tidak berniat ikut dalam kegiatan politik. "Ia ikut datang (ke Wisma Kodel) karena sudah gilirannya," kata Hadi. Karena itu, mantan Direktur Jenderal Pajak ini menilai Ali tidak perlu berhenti atau non-aktif dari BPK. Akan tetapi, Hadi mengakui persoalan semacam ini--ada pimpinan BPK yang ikut konvensi capres--belum ada aturan detilnya. "Prinsipnya tidak ada keberatan, yang terpenting bagaimana menjadi lebih baik," kata dia.FRANSISCO ROSARIANS Terhangat:Lurah Lenteng Agung | Pilkada Jatim | Konvensi Partai Demokrat Berita Populer Dipimpin Lurah Susan, Warga Lenteng Tak Ambil Pusing 8 dari 10 Analis Jagokan Jokowi Jadi Presiden Foto Mesra, Bella dan Sang Jenderal Beredar Luas Bella Saphira-Agus Surya Bakti Nikah Jumat Besok Mahfud Md. Tolak Ikut Konvensi Demokrat
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
5 hari lalu
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
40 hari lalu
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
43 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca Selengkapnya
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
44 hari lalu
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
44 hari lalu
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca Selengkapnya
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
44 hari lalu
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
44 hari lalu
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca Selengkapnya
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
44 hari lalu
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
45 hari lalu
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca Selengkapnya
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
48 hari lalu
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
36 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu