Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengaku dicecar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi soal proses pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Rapat itu memutuskan kenaikan biaya penyelamatan Bank Century pada 2008 silam. Tapi Darmin tak menjelaskan lebih jauh soal pemeriksaan penyidik itu.
"Mengenai itulah yang ditanyakan tadi," kata Darmin di gedung KPK, Kamis, 29 Agustus 2013.
Darmin ogah menjelaskan apa yang terjadi dalam rapat itu. Dia juga enggan menjawab soal peran dia dalam rapat. "Kalau you mau tahu, cari saja transkrip pemeriksaannya," ujar dia.
Darmin mengaku ditanya soal kebutuhan dana penyelamatan Century yang meningkat. Menurut dia, rapat KSSK pada 24 November 2008 menetapkan dana itu harus ditingkatkan. Tapi dia tak menjelaskan lebih jauh.
Darmin diperiksa sebagai saksi untuk Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter Devisa yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus Bank Century.
Budi ditetapkan tersangka bersama Siti Chalimah Fadjrijah, mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, pada 20 November 2012. Mereka disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout Bank Century.
KPK menduga keduanya mengubah rasio kecukupan modal penerima FPJP agar bank milik Robert Tantular itu mendapat kucuran dana Rp 502,07 miliar.
Modusnya, syarat rasio kecukupan modal (CAR) penerima FPJP diubah dari minimal 8 persen menjadi CAR positif. Akibat keputusan itu, Bank Century yang ketika itu hanya memiliki CAR sebesar 2,35 persen berhak mendapat pinjaman.
Sebelumnya, KPK juga memeriksa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroatmodjo. Budi dan Ardhayadi tercatat sebagai mantan kolega saat sama-sama menjabat menjadi deputi gubernur di Bank Indonesia
