TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Migrant Care Wahyu Susilo menilai tindakan polisi Diraja Malaysia yang menangkap 71 orang Tenaga Kerja Indonesia karena diduga terlibat pembakaran kantor perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur, sangat kontradiktif dengan kebijakan amnesti yang dikeluarkan pemerintah Malaysia. "Harusnya ada moratorium atas penggunaan kekerasan seperti itu," katanya ketika dihubungi Tempo, Selasa (9/11). Menurut Wahyu, tindakan pemerintah Malaysia ini adalah jelas sebuah bentuk pelanggaran terhadap kebijakannya sendiri. "Karena pemerintah Malaysia telah berjanji sampai dengan 14 November tidak akan menggunakan kekerasan terhadap para TKI, tapi yang terjadi ada penangkapan," katanya. Ia menambahkan amnesti yang dimaksud adalah TKI boleh pulang ke Indonesia tanpa takut dirazia. Wahyu juga menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak pernah kritis ataupun protes kepada apa yang dilakukan oleh aparat Malaysia. "Slow-slow saja, kami kecewa," ujarnya. Menurut dia, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama ini hanya retorika dan basa-basi yang tidak ada dampaknya secara politis. Poernomo G. Ridho - Tempo)
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
14 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas
28 hari lalu
Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca Selengkapnya
