Sejumlah panitia Hala Bihalal bersiap menyambut tamu di kediaman Paku Buwana XIII di Solo, (26/8). Acara tersebut akhirnya batal lantaran dibubarkan oleh dewan adat Keraton Solo. Tempo/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum bisa mencairkan dana bantuan hibah senilai Rp 1,1 miliar untuk Keraton Kasunanan Surakarta. Dana tersebut dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan hibah untuk operasional Keraton Solo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dana belum dicarikan karena hingga kini belum diketahui siapa yang sah menerima bantuan tersebut. "Lha, yang sah yang mana?" kata Ganjar di Semarang, Rabu, 28 Agustus 2013.
Kisruh kepemimpinan Keraton Surakarta sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, dua hari lalu, sempat terjadi kemelut di Keraton Surakarta.
Pada masa Gubernur Jawa Tengah dijabat Bibit Waluyo, upaya rekonsiliasi Keraton Surakarta Hadiningrat sudah dilakukan, yakni ditandai dengan penandatanganan kedua pihak yang sempat kisruh, yakni Paku Buwono XIII Hangabehi dengan Paku Buwono XIII Tedjowulan. Namun, rekonsiliasi itu ternyata tak berjalan mulus. "Rekonsiliasi memang sudah dilakukan, tetapi implementasinya tidak berjalan," kata Bibit ketika itu.
Pada akhir Juli 2012 lalu, salah seorang kerabat Keraton Solo, BRA Mooryati Soedibyo, juga sudah bertemu Bibit Waluyo untuk membahas soal konflik Keraton Surakarta. Tapi, saat itu, Bibit enggan menjelaskan di mana masalah kegagalan rekonsiliasi itu. Sementara Moeryati Sudibyo kala itu juga enggan berkomentar setelah bertemu dengan Bibit Waluyo.
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
27 Desember 2022
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
Sejarah awal konflik internal Keraton Surakarta akibat perebutan tahta raja antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan sepeninggal Raja Paku Buwono XII pada 12 Juni 2004.
