Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 1,8 juta data pemilih ganda saat menyusun Daftar Pemilih Sementara. Petugas pemutakhir dinilai perlu kembali ke lapangan untuk membersihkan data ganda tersebut.
"Secara jumlah tidak banyak, tapi mengganggu. Oleh karena itu harus dibersihkan," kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 27 Agustus 2013.
Hadar mengatakan jenis data ganda yang ditemukan KPU beragam. Ada yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda. Ada juga pemilih yang tercatat bertempat tinggal di dua tempat berbeda. "Dia tercatat di sini, juga tercatat di sana," ujarnya. Nama dan keterangan identitas yang mirip juga masuk dalam pencatatan KPU.
Selain data ganda, KPU juga menemukan ada 1,6 juta pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah ikut tercantum dalam daftar. Komisi perlu memastikan kembali apakah mereka yang tercatat itu memang punya hak pilih atau tercantum karena kesalahan administrasi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Hadar, Komisi perlu melakukan pencocokan dan penelitian ulang. Caranya dengan mengirim kembali panitia pemutakhiran pemilih ke tempat pemilik data ganda berada. "Harus ditanya langsung ke yang bersangkutan," kata Hadar.
KPU menyatakan ada 187,9 juta pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara. Angka itu 2,4 juta lebih sedikit dari jumlah pemilih dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kementerian Dalam Negeri.
Proses pencocokan dan penelitian sebenarnya sudah berakhir pada Juli lalu. Namun, kata Hadar, terbuka kemungkinan KPU mengulang pencocokan dan penelitian pemilih untuk membersihkan data ganda. Bahkan KPU juga membuka kemungkinan pengunduran jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap. "Tapi yang dimundurkan di tingkat kabupaten, bukan yang nasional. Agar ada waktu lebih panjang untuk petugas ke lapangan," katanya.
