Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum membatasi ruang pemasangan baliho, spanduk, dan papan iklan calon legislator. Aksi nampang di baliho tak memberi pendidikan politik yang baik bagi pemilih.
"Seharusnya calon legislator lebih cerdaslah. Jangan hanya sekadar memampangkan gambar seperti itu," kata Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2013.
Gamawan mengatakan, banyak cara lain yang bisa dilakukan calon untuk berkampanye. Ada banyak media yang bisa digunakan selain memasang spanduk dan baliho di ruang publik, antara lain seperti media sosial atau iklan di radio.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga berharap para calon legislator tak bertindak berlebih dalam mempromosikan diri. "Saya berharap tak ada jor-joran seperti kampanye yang sudah berlangsung selama ini terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, KPU membuat aturan yang membatasi ruang bagi calon legislator untuk memasang alat peraga kampanye. Nantinya, KPU bersama pemerintah daerah bakal menetapkan zona-zona khusus pemasangan alat kampanye.
Para calon tak boleh memasang alat kampanye berlebihan dalam satu wilayah. "Misalnya ditentukan, satu desa hanya boleh satu spanduk," kata anggota KPU Sigit Pamungkas, pekan lalu.
Kementerian menyatakan harus mencermati lebih lanjut ketentuan KPU. Gamawan menyatakan siap mengarahkan pemerintah daerah agar mengikuti aturan yang sudah dibuat KPU. "Tapi kami harus bicara dulu dengan KPU. Prinsip aturannya seperti apa, hasil pembicaraan itu yang kami sampaikan ke daerah," katanya.
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
