TEMPO.CO, Palembang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang menilai pemberitaan soal uji keperawanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sudah tak objektif. Darwin Syarkowi, Ketua AJI kota Palembang, mengatakan media sudah terlalu jauh masuk ranah pribadi. Selain itu, media dianggap hanya mengejar rating dan keuntungan bisnis semata. Padahal kabar tersebut belum tentu memiliki nilai kebenaran sesuai kaidah jurnalistik.
"Tidak lagi objektif, saya menilai tulisan ini sudah tidak memperhatikan kaidah jurnalistik lagi," kata Darwin, Jumat, 23 Agustus 2013. Menurut dia, wajar jika banyak kalangan meragukan kebenaran dari pemberitaan itu. (baca di sini: Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih soal Tes Keperawanan)
Dalam penelusuran Darwin, berita uji keperawanan tersebut muncul dalam konteks obrolan antarwarga dan siswa. Sebab, secara umum mereka sudah mengkhawatirkan cara pergaulan anak muda sekarang ini. "Saya melihat sebenarnya berita ini terkait dengan keresahan orang tua, murid, dan pejabat akan kenakalan remaja. Jadi tidak layak untuk diberitakan."
Akhir pekan lalu, media masa cetak dan online terbitan Palembang dan Prabumulih memberitakan wacana uji keperawanan bagi kalangan siswi tingkat SMA. Konon, wacana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prabumulih H.M. Rasyid. Mengutip salah satu media online, Rasyid menjelaskan tindakan itu dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya para siswi yang berbuat mesum dan beberapa di antaranya terlibat prostitusi. "Tes perawan terhadap para siswi akan kita wacanakan dan masukkan ke dalam pengajuan APBD 2014," kata Rasyid.
Belakangan berita tersebut dibantah oleh Rasyid. Dalam rilis yang dibuatnya, Rasyid menjelaskan wacana tes keperawanan ini bukanlah untuk semua siswi atau calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Namun, wacana itu hanya dalam rangka menanggapi rencana dari salah satu orang tua siswi SMA di kota Prabumulih, yang beberapa waktu lalu pernah terjaring human trafficking untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya. "Jadi, kami tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes, apalagi mengajukan anggaran APBD 2014 untuk tes keperawanan," kata Rasyid.
"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."
Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?
