TEMPO.CO, Bandung - Aktivis lingkungan di Bandung akan membuat acara tumpengan dan kambing guling setelah penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Acara itu dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 25 Agustus, di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Dada Rosada ditahan Senin lalu setelah menjadi tersangka kasus suap hakim Setyabudi Tejocahyono yang menangani kasus korupsi dana bantuan sosial.
Salah seorang panitia acara Taufan Suratno mengatakan, acara itu tidak ditekankan pada makan-makan semata. "Akan ada kilas balik perlawanan warga terhadap rezim Dada Rosada," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Agustus 2013. Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh masyarakat, warga, dan kalangan aktivis turut diundang. Pertemuan itu juga sekaligus konsolidasi gerakan warga kota selanjutnya.
Menurut Taufan, pemerintahan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Dada Rosada tercatat banyak menimbulkan masalah. Misalnya, pembangunan kawasan Punclut sebagai daerah resapan air di kawasan Bandung Utara, tata ruang kota, hilangnya bangunan cagar budaya, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Pembangkit listrik itu selama ini ditolak aktivis dengan bebeberapa kali aksi unjuk rasa karena dikhawatirkan menimbulkan polusi udara. Saat ini, Walhi Jabar mulai bergiat mengkampanyekan lagi penolakan PLTSa. Beberapa masalah terkait lingkungan tersebut, kata Taufan, sampai kini belum selesai. "Setelah Dada tertangkap KPK, kebijakan Pemerintah Kota Bandung harus terus dikontrol," katanya.
Soal pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan pembangkit listrik, ujar Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Cece H Iskandar, tetap akan berjalan sesuai jadwal. "Rencananya sudah terjadwalkan waktunya, proyeknya jalan terus," ujar dia.
Dari informasi yang dihimpun, perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Bandung dengan perusahaan yang akan membangun PLTSa di daerah Gedebage itu akan dilakukan pada 3 September 2013. Saat ini, perjanjian itu sedang menunggu persetujuan Pemerintah Kota Bandung dengan DPRD. Jika nanti disetujui dan penandatanganan dengan swasta dilakukan, rencananya proyek paling lama akan mulai dibangun pada Februari 2014 setelah segala perizinan beres.
ANWAR SISWADI
Terhangat:
Sisca Yofie |Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim
Berita Terpopuler:
Rachmawati: SBY Tak Punya Etika Politik
Soal Tes Keperawanan, Ini Jawaban HM Rasyid
KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT
Jenderal Moeldoko: Saya Bukan Ahli Surga
Dahlan Iskan: Untung SBY Tak Seperti Mursi
Berita terkait
Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara
3 September 2019
Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun
Baca SelengkapnyaMenerima Vonis 4 Tahun Penjara, Hakim Lasito Seret Hakim Lain
3 September 2019
Usai sidang, Lasito menyatakan ikhlas dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.
Baca SelengkapnyaDinyatakan Terima Suap, Hakim Lasito Divonis 4 Tahun Penjara
3 September 2019
Dalam pertimbangannya, hakim menilai Lasito merupakan pelaku utama.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Bupati Jepara Terkait Kasus Suap Hakim PN Semarang
13 Mei 2019
KPK resmi menahan Bupati Jepara Ahmad Marzuki setelah sempat memeriksanya sebagai tersangka sebanyak lima kali.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Seorang Hakim dalam Kasus Suap Hakim PN Jaksel
22 Januari 2019
KPK menyangka suap hakim itu untuk mempengaruhi putusan sela perkara perdata agar tidak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaKPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim PN Jakarta Selatan
14 Desember 2018
Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka.
Baca SelengkapnyaPPP Yakin Bupati Jepara Tak Korupsi Dana Bantuan Parpol
7 Desember 2018
PPP siap memberikan bantuan hukum kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuki.
Baca SelengkapnyaKasus Bupati Jepara, Ada Kotak Bandeng Presto dan Kode Disertasi
7 Desember 2018
KPK menduga Bupati Jepara Ahmad Marzuki menyuap hakim Lasito sebesar Rp 700 juta untuk menangani perkaranya di PN Semarang.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Bupati Jepara, Hakim PN Semarang Jadi Tersangka
6 Desember 2018
Kasus hakim Lasito yang menerima suap dari Bupati Jepara menambah panjang deretan hakim yang ditangkap karena skandal suap.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bupati Jepara Tersangka Suap Hakim
6 Desember 2018
KPK menduga Bupati Jepara Ahmad Marzuki memberikan suap Rp 700 juta kepada hakim PN Semarang Lasito.
Baca Selengkapnya