Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas, Irjen Djoko Susilo saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (12/7). Sidang ini beragendakan mendengarkan keterangan 17 saksi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, lembaganya belum berniat memanggil Jasa Rahardja terkait dengan pengakuan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dia mengaku menerima duit dari PT Jasa Rahardja. "Belum akan diperiksa. Masih banyak kasus yang harus ditangani," kata Bambang di gedung KPK, Kamis, Jakarta, 22 Agustus 2013.
Menurut Bambang, penyidik yang terbatas membuat tenaga penyidik harus disalurkan merata. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengeluhkan hanya ada 50-60 penyidik KPK yang berhadapan langsung dalam penanganan kasus korupsi dari Sabang sampai Merauke.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 13 Agustus 2013, Djoko Susilo mengaku mendapat uang Rp 50 juta per bulan dari PT Jasa Raharja. Oleh Djoko, duit itu digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi.
Sepanjang 2009, Djoko mendapat total duit Rp 600 juta. Pada 2010, duit dari Jasa Rahardja sudah mencapai Rp 450 juta, terhitung hingga September. "Uang itu bebas saja dipakai untuk apa," kata Djoko dalam persidangan tersebut.
Djoko didakwa korupsi dalam proyek simulator tahun anggaran 2011 serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Jaksa menuntut Djoko pidana 18 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko diminta membayar uang pengganti Rp 32 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan bahwa aliran uang Rp 50 juta kepada Korps Lalu Lintas telah dihentikan. "Memang benar ada perjanjian untuk dana operasional polisi, tapi sudah dihentikan sejak pertengahan tahun lalu," katanya.
Dalam nota kesepahaman antara Korlantas dan PT Jasa Raharja itu, kata Dahlan, uang insentif diberikan kepada institusi, bukan pribadi. Atas dasar itulah lantas perjanjian diberhentikan. "Jasa Raharja tidak mau rekening pribadi, inginnya rekening institusi."
