Calon Gubernur Jawa Timur yang diusung partai PDI-Perjuangan Bambang DH bersama Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said, Pramono Anung melakukan kampanye terbuka di hadapan ribuan warga di lapangan pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (21/8). ANTARA/Rudi Mulya
TEMPO.CO, Kediri - Calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH berjanji untuk memperlakukan para pekerja seks komersial (PSK) lebih manusiawi. Selama ini, kata Bambang, mereka telah menjadi korban pemerintahan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) yang gencar melaksanakan program penutupan lokalisasi di sejumlah titik.
Calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku memiliki konsep yang lebih manusiawi dalam menangani PSK di Jawa Timur. "Bukan menutup paksa seperti yang dilakukan pemerintah selama ini," katanya usai berkampanye di Kediri, Rabu, 21 Agustus 2013.
Bambang membeberkan konsep penanganan PSK yang diklaim sukses dalam dua periode pemerintahannya sebagai Walikota Surabaya. Dengan jumlah PSK sebanyak 7.000 orang di tiga lokalisasi, pemerintah Surabaya berhasil menekan jumlah mereka hingga tinggal separuh. Dan upaya ini dilakukan tanpa melalui pendekatan represif sama sekali.
Langkah pertama yang dilakukan Bambang adalah menghentikan suplai PSK ke lokalisasi. Hal ini untuk mempertahankan jumlah populasi mereka agar tidak membengkak. Selanjutnya, pemerintah menggerakkan Rukun Warga setempat untuk menjalankan intervensi pemerintah melalui program pemberdayaan.
Langkah tersebut, menurut dia, jauh lebih manusiawi dibandingkan melakukan penutupan paksa seperti yang dilakukan beberapa pemerintah daerah di Blitar dan Tulungagung. Penutupan tersebut memantik perlawanan dari para PSK dan aktivis kemanusiaan yang menilai pemerintah tak memiliki konsep jelas. Akibatnya, banyak PSK yang melawan karena tak mendapat kejelasan nasib berikutnya.
Penutupan lokalisasi memang menjadi salah satu program kerja KarSa. Komitmen itu merupakan satu dari tiga kontrak politik yang disepakati dengan para ulama, selain pembubaran Ahmadiyah di Jawa Timur dan perhatian pada pendidikan pesantren serta madrasah. "KarSa sudah membuktikan program itu hingga layak didukung kembali," kata Ifatul Athois, putra pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Zainudin Jazuli.
