Para siswi membantu temannya berdandan saat bersiap mengikuti pengumuman hasil kelulusan UN di SMAN 84 Jakarta Barat (24/5). Dengan mengenakan pakaian adat diharapkan siswa tidak melakukan aksi corat-coret seragam setelah kelulusan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Palembang - Rencana Pemerintah Kota Prabumulih untuk menggelar tes keperawanan bagi calon siswi Sekolah Menengah Atas dan sederajat, terus menuai kontroversi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid yang pertama kali melontarkan gagasan itu kini dikritik kanan kiri. Tak sedikit yang meminta Wali Kota Prabumulih mengevaluasi posisi dan kinerja Rasyid sebagai kepala dinas.
Pandangan itu tampak dari headline semua koran terbitan Palembang, hari ini. Beberapa media memuat pernyataan siswa dan orangtua siswa yang meminta HM Rasyid dievaluasi karena melontarkan rencana yang amat kontroversial ini.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Widodo, mengaku sudah menanyakan keseriusan rencana tes keperawanan ini pada Dinas Pendidikan Prabumulih. "Pak HM Rasyid mengaku tidak pernah mengatakan itu," kata Widodo, Rabu 21 Agustus 2013.
Sebelumnya, HM Rasyid menggulirkan wacana tes keperawanan sebagai solusi atas maraknya praktek prostitusi yang melibatkan gadis SMA di Prabumulih. Menurutnya, rencana ini akan dilaksanakan begitu anggaran pendidikan dicairkan pada APBD 2014.
Prediksi BMKG, Provinsi Sumsel 30 Hari Tanpa Hujan
26 Oktober 2019
Prediksi BMKG, Provinsi Sumsel 30 Hari Tanpa Hujan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Konferensi pers dengan awak media terkait perubahan iklim yang terjadi serta penanggulangan bencana karhutlah di Provinsi Sumsel.
